Efek Jera bagi Pengusaha Pembakar Hutan

Opini Oleh ; Achmad Rafly Gymnastiar/ 
2054151002/ KHT-A

 

Definisi Kebakaran Hutan menurut SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 yaitu suatu keadaan
dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya.

Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun walaupun frekwensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda.

Sebagaimana pernyataan Presiden di Riau pada November 2015, peninjauan perizinan dapat
dipastikan tidak berjalan bila dikaitan dengan rentang waktu penataaan kelembagaan di  KLHK.

Berbagai informasi yang diperoleh menunjukkan, upaya yang paling memungkinkan dilakukan pada masa-masa tersebut adalah pengembangan koordinasi penanganan bila terjadi kebakaran hutan dan lahan.Namun, Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan tanggung jawab disektor pertanian dan perkebunan, tidak menunjukkan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan Ini dapat dilihat dari tidak adanya pemberitaan dan informasi yang cukup bagaimana peran kementerian ini menghadapi musim kering 2015 dan fenomena El-Nino.

Pemantauan dan pengawasan terhadap praktek pelaku usaha pada izin-izin perkebunan,
tidak dikaitan dengan ancaman karhutla 2015. Pengalaman penangaan kasus PT Kalista Alam
di Aceh dan PT Adei Plantation di Riau, harusnya dapat menjadi pembelajaran di mana
kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat memungkin untuk dijerat secara hukum.

Denda PT Kalista Alam yang mencapai ratusan miliar, menjadi pembelajaran bagi banyak
pihak sekaligus membuka ruang yang lebih luas beroperasinya para mafia hukum.Oleh sebab
itu, sanksi administrasi, pidana dan perdata menjadi penting dilakukan oleh pemerintah dan
aparat penegak hukum. Adanya pengumuan ratusan perusahaan yang sedang didalami
kasusnya membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pengalaman menunjukkan, terdapat belasan perusahaan yang diperkarakan pemerintah atas kasus karhutla 2014, tapi belum ada kejelasan hasilnya. Integritas para penegak hukum menjadi tantangan, karena.sangkaan terhadap kasus kejahatan kartrhutla merupakan hal serius, bila ditinjau dari aspek kerugian negara dan publik serta dampaknya. Sehingga upaya – upaya untuk mempengaruhi proses dan keputusan dari para pelaku dapat dipastikan akan terjadi.

Pendekatan multi doors harus dilakukan dan tidak hanya sebatas jargon untuk menenangkan kemarahan rakyat. Para penegak hukum harus bisa memahami bahwa bangsa dan negara telah dirugikan dengan. sangat luar biasa dengan masalah karhutla ini. Efek jera yang meluas kepada pelaku usaha harus dapat terjadi.

Seharus pemerintah harus tegas dalam mencegah upaya pembakaran hutan bagi pelaku- pembisnis yang nakal karena dengan melakukan pembakaran hutan akan terjadi polusi dan.akan menyebab kan penyakit ispa yang sangat berbahaya.

Dan juga pemerintah harus
membasmi mafia-mafia yang sangat licik untuk mencegah perizinan yang illegal dan tidak di
benarkan dan pemerintah harus cepat melakukan Tindakan yaitu mencabut izin yang sudah di ajukan dan diterima agar permasalahan hutan yang terbakar tidak terjadi lagi.

Integritas pemerintah harus melakukan dengan tegas agar tidak juga merugikan public dan negara. Pengalaman penangaan kasus PT Kalista Alam di Aceh dan PT Adei Plantation di Riau, harusnya dapat menjadi pembelajaran di mana kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat memungkin untuk dijerat secara hukum.

Denda PT Kalista Alam yang mencapai
ratusan miliar, menjadi pembelajaran bagi banyak pihak sekaligus membuka ruang yang lebih luas beroperasinya para mafia hukum.

Saran untuk pemerintah seharus nya sadar akan bahaya kebakaran hutan karena dengan
adanya kebakaran merajalela akan menyebabkan penyakit ispa dan polusi udara yang akan membahaya kan pengguna jalan dan juga kepada para pelaku usaha jangan mencari untung yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat sekitar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here